Corporate Legality
Consulting Services
Layanan konsultansi dan pendampingan pengurusan legalitas perusahaan untuk memastikan penyusunan Akte Pendirian serta pengesahan SK KUMHAM memenuhi persyaratan hukum, keandalan struktur organisasi, serta ketentuan teknis sesuai regulasi yang berlaku.
Understanding Corporate Legal Services
Layanan konsultansi legalitas korporasi mencakup tahapan penelaahan draft Anggaran Dasar, pemenuhan kualifikasi KBLI, koordinasi penandatanganan akte kenotariatan, hingga pendaftaran pengesahan badan hukum pada sistem AHU Online Kementerian Hukum dan HAM. Seluruh rangkaian proses dilaksanakan untuk menjamin kepastian status hukum, keabsahan struktur permodalan, serta pemenuhan legalitas operasional perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Why Corporate Legality Matters
Kepemilikan Akte Pendirian dan SK KUMHAM yang sah memberikan kepastian hukum serta kesiapan operasional bagi perkembangan badan usaha.
Legal Certainty
Penetapan status legalitas badan hukum atau badan usaha yang terdaftar dan diakui secara resmi oleh pemerintah.
Business Eligibility
Pemenuhan persyaratan utama pembukaan rekening bank korporasi, pengurusan NIB, izin usaha, dan kepersertaan tender.
Operational Compliance
Pengaturan struktur permodalan, porsi kepemilikan saham, serta susunan direksi dan komisaris secara tertulis.
Partner Trust
Peningkatan kredibilitas perusahaan di mata klien, perbankan, investor, dan mitra bisnis strategis.
Corporate Legality Process
Tahapan pelaksanaan pendampingan disusun secara terstruktur untuk memastikan ketepatan dokumen dan kesesuaian dengan regulasi.
Requirement Alignment
Pengumpulan data pendiri, pemilihan nama perusahaan, penentuan bidang usaha KBLI, dan struktur permodalan.
Deed Drafting
Penyusunan dan penelaahan rancangan Akte Pendirian serta klarifikasi pasal-pasal Anggaran Dasar.
Notarial Coordination
Koordinasi pemesanan nama perusahaan di sistem AHU serta pelaksanaan penandatanganan minuta akte.
KUMHAM Submission
Pengajuan permohonan pengesahan badan hukum pada sistem resmi Kementerian Hukum dan HAM.
Compliance Verification
emeriksaan dan verifikasi kesesuaian data identitas serta struktur perusahaan pada SK yang diterbitkan.
Document Handover
Penyerahan berkas fisik dan digital Akte Pendirian asli beserta Surat Keputusan pengesahan KUMHAM.
Required Documents
Penyiapan data teknis yang rinci dan akurat akan mempercepat proses evaluasi serta memastikan pengurusan legalitas berjalan sesuai ketersediaan data dan kondisi operasional di lapangan.
Penyiapan opsi nama perusahaan serta penentuan bidang usaha sesuai Kode KBLI terbaru.
Kelengkapan identitas resmi para pendiri, pemegang saham, serta susunan Direksi dan Komisaris.
Rincian besaran modal dasar, modal disetor, serta porsi kepemilikan saham.
Kejelasan alamat domisili hukum kantor beserta bukti legalitas tempat usaha.
Penjadwalan proses penandatanganan minuta akte kenotariatan.
Need Help Planning Your Company Structure?
Jika belum memiliki data teknis yang rinci, diskusi dan konsultasi awal bersama tim legal SEIC dapat dilakukan berdasarkan ketersediaan data serta kondisi operasional yang ada.
How We Deliver Results
Pendekatan kerja terstruktur dalam pelaksanaan pendampingan pembuatan Akte Pendirian dan pengesahan SK KUMHAM.
Frequently Asked Questions
Temukan jawaban atas pertanyaan umum mengenai pembuatan Akte Pendirian, pengesahan SK KUMHAM, persyaratan dokumen, serta estimasi waktu pengurusan.
Proses umumnya memakan waktu sekitar 3 hingga 7 hari kerja setelah seluruh dokumen persyaratan lengkap dan nama perusahaan disetujui.
Ya. Akte Pendirian adalah dokumen otentik yang dibuat di hadapan Notaris, sedangkan SK KUMHAM adalah surat pengesahan resmi dari Pemerintah bahwa badan usaha tersebut telah sah menjadi badan hukum.
Nama perusahaan harus melalui proses pengecekan (booking name) terlebih dahulu di sistem AHU Online untuk memastikan belum digunakan oleh pihak lain.
Bisa. Proses konsultasi dan koordinasi dilakukan secara daring, serta penandatanganan akte dapat disesuaikan dengan mekanisme Kuasa atau ketersediaan Notaris setempat.
Layanan mencakup pendampingan lengkap dari tahap awal konsultasi, penelaahan draft Anggaran Dasar, pemenuhan KBLI, koordinasi penandatanganan akte kenotariatan, hingga pengawalan penerbitan SK KUMHAM di portal resmi Kementerian Hukum dan HAM.
