Tentang Pembuatan PKP 

Pengertian PKP atau definisi Pengusaha Kena Pajak adalah wajib pajak perorangan atau badan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Namun hal ini tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan. Kecuali jika pengusaha kecil tersebut mengajukan dan memilih untuk menjadi PKP. 

Menurut Pasal 1A UU PPN, pengertian BKP dan JKP adalah:

a. Penyerahan Barang Kena Pajak atau BKP adalah setiap kegiatan penyerahan barang kena pajak, dan yang termasuk penyerahan BKP di antaranya:

• Penyerhaan hak atas BKP karena suatu perjanjian
• Pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing)
• Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang
• Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas BKP
• BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semua tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan
• Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang
• penyerahan BKP antar cabang
• Penyerahan BKP secara konsinyasi
• Penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP

b. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pemberian jasa kena pajak.

Sedangkan dasar pengenaan pajak tersebut adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor jasa kena pajak, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang.

Fungsi Pembuatan PKP 

Seperti yang sudah disunggung di atas, selain memahami pengertian PKP, wajib pajak yang berniat mengajukan status ini juga perlu mengetahui fungsi pengukuhan pengusaha kena pajak. Bicara PKP, erat kaitannya dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Dalam penetapannya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), wajib pajak akan memiliki beberapa kewajiban dan hak yang tidak dapat dimiliki sebelum status ini diberikan.

Setidaknya, berikut adalah kewajiban pengusaha kena pajak dalam Pembuatan PKP:

• Melakukan pemungutan PPN dan PPnBM yang terutang.
• Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar ketika pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan PPnBM terutang.
• Melaporkan PPN dan PPnBM yang masih terutang.