Tentang WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan)

Wilayah Izin Usaha Pertambangan adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau pemegang SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan). Penetapan WIUP Mineral Logam atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan atas:

1. usulan gubernur; dan/atau
2. hasil penyelidikan dan penelitian yang dilakukan oleh Menteri atau gubernur.

Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam & Batuan 

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam atau  Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan berdasarkan permohonan badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum memberikan WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

1. menteri harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan/atau instansi pemerintah terkait; dan
2. gubernur harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari bupati/wali kota dan/atau instansi terkait.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian pertimbangan yang berisi informasi mengenai pemanfaatan lahan, pada  Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan  Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan. 

Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Logam dan Batubara 

WIUP mineral logam dan WIUP batubara yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dengan cara Lelang kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan.