Tentang IRK dan KRK

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 2 Tahun 2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Keterangan Rencana Kabupaten/Kota berisi ketentuan yang meliputi: 

1. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
2. ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
3. jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan;
4. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
5. KDB maksimum yang diizinkan;
6. KLB maksimum yang diizinkan;
7. KDH minimum yang diwajibkan;
8. KTB maksimum yang diizinkan;
9. jaringan utilitas kota; dan
10. keterangan lainnya yang terkait.

KRK mengacu pada RTRW kabupaten/kota, dan/atau RDTR/Penetapan Zonasi kabupaten/kota, dan/atau RTBL. Dalam hal kabupaten/kota belum memiliki RTRW kabupaten/kota, RDTR/Penetapan Zonasi kabupaten/kota, dan/atau RTBL, KRK ditetapkan melalui pertimbangan TABG.

Persyaratan IRK dan KRK

1. Fotokopi KTP Pemohon dan Pemilik Lahan (Jika diatasnamakan)
2. Surat Kuasa Pengurusan KRK dan Fotokopi KTP Penerima Kuasa (Jika dikuasakan)
3. Surat Kuasa Mengatasnamakan KRK (JIka lahan masih atas nama orang lain)
4. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Fotokopi NPWP (JIka Berbadan Hukum)
5. Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat/ Akta Jual Beli/ Petok D/ Perjanjian Sewa) disertai peta bidang dari BPN (Jika belum bersertifikat) dan dilegalisir pejabat yang berwenang (BPN/ Notaris)

Anda juga dapat Download Checklist Persyaratan Informasi Rencana Kota/Ketetapan Rencana Kota di bawah. 

Artikel Jasa Konsultansi Perizinan IRK/KRK No. 1 di Indonesia ini memuat dasar-dasar peraturan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah terkait IRK atau KRK. 

Anda ingin mengetahui bagaimana cara menerbitkan Izin Lokasi lahan Anda? SEIC menyediakan Jasa Konsultansi Perizinan Informasi Rencana Kota/Ketetapan Rencana Kota No. 1 di Indonesia, Garansi Terbit Cepat & Tepat. Konsultasi dengan Customer Service kami di sini.